Jenis dan Bentuk Koperasi

 

Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari masyarakat karena kesamaan kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya. Untuk maksud ketertiban perkembangan koperasi di Indonesia, maka disetiap daerah kerja hanya ada satu koperasi yang setingkat dan sejenis. Penjenisan koperasi didasarkan juga pada perkembangan pada potensi ekonomi daerah kerjanya. Oleh karena itu, penjenisan koperasi diatur dalam UU No. 25 tahun 1992. Isi dari UU tersebut adalah “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.”

Penjenisan koperasi dapat dikategorikan menjadi koperasi berdasarkan fungsi, berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, berdasar jenis usahanya, berdasar keanggotaannya, maupun berdasar PP No. 60 tahun 1959. Berdasarkan fungsi, koperasi terdiri dari koperasi konsumsi, jasa, dan produksi. Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, koperasi terdiri dari koperasi primer dan koperasi sekunder. Berdasarkan keanggotaannya, koperasi dibedakan menjadi koperasi unit desa (KUD), koperasi pegawai republik Indonesia (KPRI), dan koperasi sekolah. Apabila dari koperasi berdasar jenis usahanya, maka koperasi terdiri dari koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi serba usaha (KSU), koperasi konsumsi, dan koperasi produksi. Sedangkan jenis koperasi menurut PP No. 60 tahun 1959, koperadi dibedakan menjadi koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi industri, koperasi simpan pinjam, koperasi perikanan, dan koperasi konsumsi.”

Dalam pasal 15 UU No. 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Dalam penjelasan pasal 15 UU No. 12 Tahun 1992 disebutkan bahwa pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan atau koperasi sekunder yang berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, baik koperasi sejenis maupun berbeda jenis atau tingkatan. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder. Bentuk Koperasi sesuai PP NO. 60/1959 terdiri dari koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk.”

Referensi :